Padat Karya PU Dukung Target Visi Astacita
JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan dan penguatan ekonomi akar rumput melalui alokasi Program Padat Karya Tunai (PKT) berbasis Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).
Pada Tahun Anggaran 2026, Kementerian PU menaikkan alokasi anggaran IBM dari pagu awal Rp4,84 triliun menjadi Rp5,48 triliun guna menjangkau 15.364 lokasi dan menyerap hingga 1 juta tenaga kerja lokal di seluruh Indonesia.
Menteri Dody menyampaikan bahwa program padat karya diposisikan sebagai strategi utama kementerian dalam menghadirkan pembangunan yang bereadilan dan inklusif.
Pendekatan ini memastikan alokasi anggaran infrastruktur tidak hanya berdampak pada fisik bangunan, tetapi langsung mengalir menjadi pendapatan harian bagi masyarakat di pedesaan dan kawasan pesisir.
"Pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada kemegahan fisik beton dan jalan tol semata, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap isi dompet dan dapur warga. Melalui pelibatan langsung masyarakat lokal, program padat karya menjadi instrumen efektif untuk menjaga daya beli, membuka lapangan kerja, dan menekan angka kemiskinan," ujar Dody Hanggodo di Jakarta.
Pembangunan Berbasis Kebutuhan Warga
Pelaksanaan program padat karya tahun 2026 ini difokuskan pada infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan produktivitas warga sehari-hari. Beberapa program unggulan yang dijalankan meliputi:
1.? ?Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI): Perbaikan dan peningkatan saluran irigasi tersier untuk mendukung produktivitas petani lokal dan ketahanan pangan nasional.
2.? ?Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas & Sanimas): Pembangunan akses air bersih dan fasilitas sanitasi layak di kawasan padat pemukiman dan perdesaan.
3.? ?Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW): Peningkatan konektivitas jalan lingkungan, jembatan gantung, serta sarana pendukung ekonomi desa.
4.? ?Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan: Pelibatan warga sekitar dalam perawatan bahu jalan dan drainase nasional/daerah.
Dody menjelaskan, skema kerja mandiri dan gotong royong ini dirancang agar manfaat ekonomi langsung dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja harian lepas, serta daerah yang terdampak dinamika ekonomi maupun bencana alam.
Menopang Target Visi Astacita
Langkah masif Kementerian PU dalam mengawal program padat karya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% sekaligus mengentaskan kemiskinan ekstrem menuju 0%.
Untuk menjamin akuntabilitas dan ketepatan sasaran, Kementerian PU juga menginstruksikan balai-balai teknis di seluruh provinsi agar berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah dan kepala desa.
Pendataan pekerja dilakukan secara transparan agar manfaat upah kerja tunai benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
"Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran PU berdaya guna ganda: infrastrukturnya terbangun dengan baik untuk menunjang aktivitas warga, dan upah kerjanya langsung menggerakkan roda perekonomian lokal," pungkas Dody.
