Satu Per Satu Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat: Strategi Politik atau Potensi Perpecahan?

Satu Per Satu Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat: Strategi Politik atau Potensi Perpecahan?

JAKARTA - Sejak Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P, meminta para kadernya untuk menunda keikutsertaan dalam retreat di Magelang, gelombang spekulasi pun mengemuka. Keputusan beberapa kepala daerah dari PDI-P untuk tetap mengikuti retreat yang diadakan pemerintah ini, di tengah instruksi berbeda dari partai, menimbulkan pertanyaan mendalam seputar politik internal PDI-P—apakah ini menunjukan perpecahan atau strategi politik murni?

Banyak pengamat politik memandang bahwa langkah ini tidak selalu berarti perpecahan dalam tubuh PDI-P, namun lebih merupakan bagian dari strategi politik dan kebutuhan untuk mematuhi tanggung jawab pemerintah. Dalam narasi ini, muncul asumsi baru yang melibatkan kepentingan pragmatis antara pemerintah pusat dan daerah, serta dinamika politis di lapisan partai.

Retreat di Tengah Kisruh Internal

Retreat kepala daerah di Magelang yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025 ini sejatinya merupakan pendidikan dan pelatihan kewajiban bagi kepala daerah yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun, berdasarkan surat instruksi Megawati dengan nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 malam, seluruh kepala daerah dari PDI-P diminta untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retreat ini menyusul penahanan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P, oleh KPK.

Megawati menegaskan, "Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," sebagaimana tertera dalam surat instruksi tersebut.

Menjaga Komunikasi Aktif

Peneliti Senior BRIN, Lili Romli, menyatakan bahwa perbedaan sikap dalam merespons instruksi Megawati tidak serta merta akan berujung pada perpecahan. Sebaliknya, ia yakin bahwa para kepala daerah yang hadir di retreat telah lebih dahulu berkomunikasi dengan Megawati. “Saya kira dalam menyikapi instruksi tersebut tidak akan bermuara pada perpecahan dalam tubuh partai. Mereka yang hadir, pasti sudah komunikasi dengan Ibu Megawati,” jelas Lili saat dihubungi, Selasa (25/2/2025).

Lili menambahkan, bagi kepala daerah kebutuhan ini merupakan bagian dari kewajiban yang berdasar pada Undang-Undang Pemerintah Daerah. “Ini penting karena bagian dari perintah Undang-Undang Pemerintah Daerah, di mana Kemendagri memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan dan pelatihan.”

Dilema Para Kepala Daerah

Keputusan ini diakui menempatkan kepala daerah dari PDI-P dalam dilema. “Ketika ada instruksi dari Ibu Megawati, para kepala daerah dari PDI-P menghadapi dilema dan gamang, antara tidak ikut atau tetap ikut retreat,” tambah Lili. Risiko jarak komunikasi dengan pemerintah pusat dan ketergantungan pada alokasi dana pusat juga ditengarai menjadi alasan kuat keputusan kehadiran dalam retreat. Dalam konteks ini, pengamat politik melihat keputusan PDI-P sebagai langkah untuk menghindarkan sentimen negatif publik.

Sedangkan menurut Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, keputusan menunda kehadiran bukanlah bentuk perlawanan, tetapi upaya konsolidasi internal. "Ini sebuah peristiwa yang biasa saja terjadi di sebuah partai. Ketika sekjennya, Hasto Kristiyanto, ditahan, lalu kemudian mereka harus standby."

Surat Instruksi dan ‘Standby’

Surat instruksi dari Megawati menggunakan istilah "standby menunggu commander call", yang Yunarto tafsirkan sebagai perintah agar para kader siap sedia untuk rapat internal jika diperlukan. "Bahasanya adalah standby menunggu commander call. Jadi, apabila dibutuhkan, harus rapat. Kira-kira mereka sedang ada dalam kondisi siaga satu," jelas Yunarto.

Meskipun banyak yang tetap ikut, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung, Yunarto menilai bahwa ini memperkuat bahwa kehadiran mereka bukanlah boikot. “Kalau kita ingin menerka kemungkinan mana yang lebih besar, ya pada akhirnya dengan kondisi yang ada sekarang, dengan begitu banyaknya kader PDI-P yang tetap masuk ke retret Magelang.”

Menuju Klarifikasi

Di tengah ini semua, keputusan dan dinamika politik internal PDI-P masih menjadi perdebatan. PDI-P telah menjadi pusat perhatian publik setelah penahanan Hasto. Megawati masih belum menunjuk pengganti sementara bagi Hasto, meskipun komando partai dinyatakan kini di bawah kendalinya langsung.

Inti dari narasi ini adalah mempertahankan stabilitas komunikasi partai, sambil menjawab kebutuhan administratif serta tetap mempersiapkan diri terhadap dinamika politik ke depan. Hingga kini, kepala daerah yang telah menuju Magelang diminta tetap "berkomunikasi aktif dan standby commander call," dan berhenti mengikuti retreat menunggu arahan lebih lanjut dari Ketum PDI-P. Instruksi ini merombak pandangan menjadi lebih diplomatis, dimana setiap keputusan harus difilter melalui kebutuhan jangka panjang partai.