Kemendagri Dorong ASN Jadi Narator Kebijakan Publik Efektif
JAKARTA - Di tengah derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan media sosial, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mampu berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat.
Tak hanya melalui kebijakan formal, tetapi juga lewat narasi yang mudah dipahami publik. Guna mewujudkan hal itu, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri menyelenggarakan Workshop Teknik Penulisan Artikel sebagai Alat Advokasi Kebijakan, yang bertujuan meningkatkan literasi menulis artikel kebijakan publik di kalangan ASN.
Kegiatan yang digelar di Command Centre BSKDN pada Kamis, 9 Oktober 2025 itu diharapkan menjadi sarana bagi ASN untuk menyampaikan gagasan dan kebijakan publik dengan bahasa yang komunikatif, inspiratif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Baca Juga
Kepala Bagian Perencanaan BSKDN Tommy Veryanto Bawulang, yang hadir mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo, menegaskan pentingnya kemampuan ASN untuk tampil sebagai narator kebijakan di ruang publik. Ia menilai, komunikasi yang efektif kini menjadi kebutuhan mutlak agar kebijakan pemerintah bisa diterima dan dipahami masyarakat luas.
ASN Didorong Jadi Narator Kebijakan di Era Digital
Tommy menjelaskan bahwa workshop ini lahir dari keprihatinan terhadap fenomena komunikasi kebijakan yang sering kali terkesan terlalu formal dan kaku. Padahal, menurutnya, di era digital seperti sekarang, masyarakat lebih mudah menerima pesan yang disampaikan secara ringan, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan mereka.
“Kegiatan ini berawal dari keresahan kita bersama terhadap fenomena saat ini. Zaman telah berubah, teknologi semakin canggih, dan arus informasi di media sosial tidak terbendung. Pemerintah harus mampu menarasikan kebijakan dengan bahasa yang menyentuh kesadaran publik,” ungkap Tommy.
Ia menambahkan, pemerintah kerap kali berada dalam posisi defensif atau reaktif saat merespons isu di ruang publik. Padahal, seharusnya, pejabat pemerintah memiliki kemampuan untuk membangun diskursus yang positif dan konstruktif.
“Hari ini kita kekurangan narator di ruang publik. Pemerintah sering terlihat reaktif dan defensif dalam menanggapi isu, padahal seharusnya mampu membangun diskursus positif dan konstruktif. Karena itu, BSKDN berkomitmen melahirkan narator-narator muda yang bisa membawa pesan kebijakan dengan bahasa publik,” jelasnya.
Bangun Narasi Publik yang Relevan dan Inspiratif
Tommy menekankan bahwa kemampuan menulis bagi ASN bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga bagian dari strategi komunikasi kebijakan. Melalui tulisan, pesan-pesan pemerintah bisa lebih mudah menjangkau masyarakat, membangun kepercayaan publik, serta memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan.
Sebagai lembaga think tank di lingkungan Kemendagri, BSKDN memiliki tanggung jawab untuk terus berinovasi dalam mengembangkan cara penyampaian kebijakan publik. Salah satu bentuk inovasi itu adalah memperkuat kemampuan ASN dalam menulis artikel kebijakan yang memiliki nilai advokatif dan inspiratif.
“BSKDN harus menjadi narator kebijakan yang mampu membangun kesadaran publik. Bahasa yang kita gunakan harus bisa nyambung dengan bahasa publik. Inilah alasan mengapa kegiatan ini penting, karena melalui pelatihan ini kita ingin menumbuhkan narator muda BSKDN yang siap berkontribusi di ruang publik,” tutur Tommy.
Ia menambahkan, ASN perlu memahami bahwa kebijakan publik tidak akan berdampak luas tanpa strategi komunikasi yang tepat. Oleh karena itu, pelatihan ini tidak hanya mengajarkan teknik menulis, tetapi juga mengajarkan cara mengemas pesan kebijakan agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dari berbagai latar belakang.
Tulisan sebagai Alat Advokasi Kebijakan Publik
Melalui pelatihan ini, peserta diajak untuk memahami bagaimana tulisan dapat digunakan sebagai alat advokasi kebijakan yang efektif. Dengan kemampuan menulis yang baik, ASN diharapkan bisa menjelaskan maksud, tujuan, dan dampak kebijakan pemerintah secara lebih terbuka dan mudah dipahami.
Tommy berharap, hasil dari kegiatan ini dapat mendorong ASN di lingkungan BSKDN agar lebih aktif menulis dan menyebarkan informasi yang mencerahkan publik. “Pelatihan ini diharapkan memotivasi ASN untuk terus mengasah kemampuan menulis dan memperkuat peran mereka sebagai komunikator kebijakan publik,” ujarnya.
Menurut Tommy, narasi yang kuat akan membantu pemerintah menjembatani kesenjangan komunikasi antara kebijakan dan persepsi masyarakat. Ia menegaskan, kemampuan menulis yang komunikatif juga bisa menjadi media advokasi dalam menghadirkan pemahaman baru mengenai pentingnya kebijakan pemerintah di berbagai bidang.
ASN Muda Jadi Motor Inovasi Komunikasi Kebijakan
Lebih jauh, Tommy menyebutkan bahwa Indonesia kini tengah menikmati bonus demografi, di mana generasi muda mendominasi angkatan kerja, termasuk di sektor pemerintahan. Momentum ini, menurutnya, harus dimanfaatkan untuk membangun kekuatan produktif dalam birokrasi, salah satunya melalui generasi ASN muda yang kreatif dan adaptif terhadap teknologi komunikasi.
“Kemendagri tengah menikmati bonus demografi, dan ASN muda adalah bagian dari itu. Bonus ini harus dikelola dengan baik agar menjadi kekuatan produktif yang membawa perubahan positif dalam membangun narasi kebijakan,” ucapnya.
Ia optimistis, dengan meningkatnya literasi menulis di kalangan ASN, kebijakan-kebijakan publik akan lebih mudah dipahami, didiskusikan, dan didukung oleh masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini juga akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga melalui komunikasi yang lebih terbuka dan kolaboratif.
Membangun Birokrasi yang Komunikatif dan Adaptif
BSKDN memandang pelatihan penulisan kebijakan ini sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun birokrasi yang komunikatif, modern, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pemerintah bukan hanya dituntut untuk bekerja efektif, tetapi juga harus mampu menjelaskan apa yang dikerjakan dan mengapa kebijakan itu penting bagi masyarakat.
Tommy berharap, kegiatan seperti ini bisa menjadi agenda rutin di lingkungan Kemendagri dan diperluas ke berbagai lembaga pemerintah lainnya. “Kita ingin ASN tidak hanya pandai membuat kebijakan, tetapi juga mampu menyampaikan dan mengadvokasikannya dengan cara yang menyentuh publik,” tuturnya.
Melalui penguatan kapasitas menulis artikel kebijakan publik ini, Kemendagri berupaya menyiapkan aparatur negara yang tidak hanya kompeten secara administratif, tetapi juga unggul dalam komunikasi publik. Dengan begitu, setiap kebijakan yang dilahirkan pemerintah akan lebih mudah diterima, dipahami, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Rekomendasi
